DPR Dukung KEK Arun Aceh Segera Terealisasi

jpnn.com, LHOKSEUMAWE - Tim pemantau pelaksanaan pemerintahan Aceh dan otonomi khusus Papua DPR mendukung penuh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ARUN untuk segera direalisasikan. Bahkan, sebagai bentuk dukungan, DPR akan menyelenggarakan sebuah Forum untuk membahas isu-isu terkini KEK Arun.
"Kami sudah melaporkan kegiatan seminar ini dan salah satu pimpinan DPR menyambut positif bahkan akan merencanakan pembahasan KEK Arun ini dalam sebuah forum khusus,” ujar Anggota Tim pemantau pelaksanaan pemerintahan Aceh dan otonomi khusus Papua DPR, Muhammad Nasir Djamil dalam Seminar Nasional di Lhokseumawe, Kamis (7/9/2017) sore.
Anggota Komisi III DPR ini mengatakan Ekonomi Khusus Arun Jangan sampai menjadi impian yang menggantung. Tapi sebalik harus menjadi impian yang mampu direalisasasikan guna menjawab kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi yang kerap menyimpan benih sentimen etnis dan pemerintah dalam kehidupan masyarakat Aceh.
"Konkritnya adalah menghadirkan dan mengembang kan negara kesejahteraan yang berkhidmat,mungkinkah ini terwujud?," ujarnya.
Menurut tokoh muda Aceh tersebut, mimpi tersebut sangat mungkin terwujud manakala Pusat dan Daerah merasa saling memiliki. “Pusat adalah pusatnya daerah, dan daerah adalah daerahnya Pusat”. Adagium ini adalah cermin pengakuan politik dan politik pengakuan.
"Karena itu kehadiran KEK Arun, tidak boleh sekedar asal buat atau karena ada kesempatan membuatnya. KEK Arun adalah apa yang di lakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah," tegasnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkan PP 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun, Lhokseumawe Aceh. Hingga saat ini proses mewujudkan KEK Arun tersebut sedang berjalan.(adv/jpnn)
Tim pemantau pelaksanaan pemerintahan Aceh dan otonomi khusus Papua DPR mendukung penuh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ARUN untuk segera direalisasikan.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan
- PSN Rempang Eco City Tak Masuk Perpres yang Diteken Prabowo, Rieke: Batal!