DPR Jangan Sahkan Anggaran KemenPAN-RB jika Masalah Honorer K2 Tak Selesai
jpnn.com, JAKARTA - Honorer K2 (kategori dua) semakin tidak respek dengan kebijakan pemerintah pusat yang terkesan dipaksakan.
Ini terlihat dalam rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2 yang belum ketemu titik tengahnya.
BACA JUGA : Pendaftaran PPPK: Seluruh Guru Honorer K2 Diusulkan
"MenPAN-RB bilang 80 persen pemda siap rekrut PPPK. Buktinya sampai sekarang belum ada yang ajukan usulan. Semakin tidak jelas rezim ini," kata Syarif Feriansyah, koordinator honorer K2 Kalimantan Barat kepada JPNN, Kamis (31/1).
BACA JUGA : APBD Sudah Disahkan, Dari Mana Gaji PPPK Jalur Honorer K2?
Dia menilai, rezim ini tidak ada kemauan untuk menyelesaikan honorer K2 secara berkeadilan. Pengabdian putra-putri bangsa bukan menjadi tolak ukurnya.
"Mengelola negara jangan samakan dengan mengelola mebel. Kami enggak mau jadi PPPK tapi PNS," tegasnya.
BACA JUGA : PPPK dari Honorer K2 Konsep Jokowi, Gaji Harus Ditanggung Pusat
Honorer k2 menganggap rezim Jokowi saat ini tak jelas karena sistem PPPK yang diusulkan untuk honorer k2.
- Ratusan PPPK Ikut Orientasi, Sekda Titip Pesan, Semoga Sisa Honorer Diangkat ASN
- Honorer jadi PPPK 2024: Pemkot Berkomitmen Tidak Ada Satu pun Tertinggal, Alhamdulillah
- Formasi CPNS dan PPPK 2024 Kementerian PUPR, Tenaga Teknis Paling Banyak
- Pemda Serius Angkat Honorer Lulusan SD/SMP Jadi PPPK 2024?
- Pemkab Kubu Raya Buka Penerimaan 465 PPPK dan 35 CPNS 2024
- Formasi CPNS dan PPPK 2024 Kemenag Terbanyak Guru, Peluang Honorer Besar