DPR Kecam Sikap Diskriminatif Pemerintah Tiongkok

Dia mengatakan, apabila benar demikian, pemerintah Tiongkok layak segera mengoreksi kebijakan yang telah melanggar prinsip hak asasi manusia tersebut.

Menurut Kharis, Indonesia perlu melakukan upaya diplomatik terkait kebijakan yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa koreksi tersebut.

“Pemerintah RI harus mendesak Pemerintah PRC untuk mengijinkan Tim Pencari Fakta Independen melakukan pencarian fakta terhadap dugaan pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Xinjiang terhadap etnis Uighur," pungkas Kharis.(boy/jpnn)