DPR Mainkan Politik Belah Bambu

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens menilai Komisi III DPR telah memainkan politik belah bambu. "Separoh diinjak dan separohnya lagi diangkat," kata Boni, di Jakarta Jumat (6/11), menjawab pertanyaan soal jalannya Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Kapolri di ruang rapat Komisi III, Nusantara II DPR, Senayan Jakarta, Kamis (5/11) dinihari.

Mestinya, Komisi III lebih menempatkan dirinya sebagai fasilitator terhadap membangun kembali komunikasi dan harmonisasi tiga lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan, Polri dan KPK. Namun hal itu tidak terjadi. Malah secara gamblang rakyat menyaksikan bahwa Polri hanya disodorkan dengan berbagai pertanyaan yang semua jawabannya terkesan pihak Polri yang paling benar dan telah bertindak sesuai dengan hukum, sementara dua petinggi non-aktif KPK Bibit dan Chandra dikesankan sebagai pihak yang memeras dan menyalahgunakan wewenang, ujar Boni.

Demikian juga dengan substansi pertanyaan para anggota dewan terhormat yang sangat normatif dan terkesan malas untuk berfikir rumit. Misalnya dengan mempersoalkan rekaman adanya dugaan rekayasa kriminalisai terhadap KPK yang disutradarai oleh Anggodo Widjojo dengan melibatkan jajaran kepolisian, kejaksaan dan mencatut nama presiden. "Barangkali karena konspirasi itu terlalu rumit, lalu anggota Komisi III malas mendalaminya. Bahkan Ruhut Sitompul dari Fraksi Demokrat bisa jadi dengan maksud carimuka mengatakan hubungan baiknya dengan kepolisian dan lama menjadi pegacara polisi," tegas Boni.

Bahkan, klaim Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri yang menyebut pihaknya memiliki bukti, keterangan, saksi, dan saksi ahli yang menguatkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, penyuapan, dan pemerasan yang Bibit dan Chandra yang diduga menyalahgunakan wewenang terkait pencegahan (larangan ke luar negeri) terhadap Anggoro serta pencegahan dan pencabutan pencegahan terhadap Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra, langsung disambut tepuk tangan seluruh anggota DPR mendukung klaim Polri itu tepat.