DPR Minta Bawaslu Jangan Ragu Tegakan Protokol Kesehatan

DPR Minta Bawaslu Jangan Ragu Tegakan Protokol Kesehatan
Ilustrasi Bawaslu. Foto: Natalia Laurens/JPNN

"Komitmen semua kndidat untuk meletakkan kemanusiaan sebagai capaian tertinggi dari semua proses politik. Kandidat bisa melakukan kampanye dengan bantuan teknologi dan virtual, sehingga kontak langsung bisa diminimalisir.
Penyelenggara harus lebih tegas dan bernyali dalam menegakkan peraturan," pungkasnya.

Anggota DPR dari Fraksi NasDem Syamsul Luthfi turut menyuarakan hal serupa. Ia mengatakan apa yang diatur di dalam PKPU harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tujuannya supaya peraturan ini betul-betul berwibawa dan diterima masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri telah melakukan perannya dalam mengimbau dan mendukung tindakan tegas KPU dan Bawaslu dalam menindak pelanggaran protokol sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum.

"Itu juga menjadi salah satu langkah tepat yang dilakukan untuk meminimalisir kerumunan massa selama kegiatan tahapan pilkada dilakukan," katanya.

Luthfi mendorong koordinasi harus tetap dilakukan antara DPR, KPU, Bawaslu serta aparat penegak hukum dan lembaga lain yang terkait dalam pelaksanaan pilkada sesuai dengan protokol yang ada. "Itu untuk memastikan Inpres, PKPU, Peraturan Bawaslu diterapkan dengan baik. Kemudian perlu evaluasi juga sosialisasi protokol covid-19 di seluruh daerah yang menggelar pilkada," tegasnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi teguran keras seperti yang dilakukan kepada tiga bupati di Sulawesi Tenggara. Itu dilakukan karena statusnya adalah petahana atau pejabat daerah.

"Kami sudah memberi teguran di beberapa daerah, bisa dipantau di media massa. Namun, kami hanya bisa melakukan hal itu jika statusnya petahana atau pejabat daerah," kata Tito saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi persiapan pilkada bersama KPU, Bawaslu dan Satpol PP yang ditayangkan secara daring di YouTube Kemendagri, Jumat lalu.

"Kalau (peserta pilkada) bukan pejabat daerah, atau merupakan kontestan lain, Kemendagri tak punya dasar hukum untuk menegur," lanjutnya.

DPR meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jangan ragu untuk menindak tegas setiap pelanggar protokol kesehatan pada pilkada serentak 2020.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News