DPR Minta Menhub Evaluasi Kinerja AirNav Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi V DPR, Abdul Hakim meminta Kementerian Perhubungan segera mengevaluasi kinerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau yang lebih dikenal AirNav Indonesia, pasca hilang kontaknya pesawat AirAsia QZ 8501 tujuan Surabaya-Singapura.
Ini terkait adanya fakta terkait ketidakmampuan radar Air Traffic Control (ATC) bandara-bandara di Indonesia untuk membaca kondisi cuaca.
"Ke depan akan dievalusasi kinerja badan navigasi (AirNav) sebaga badan layanan baru. Kita juga minta kemenhub melakukan evaluasi internal mengenai kinerja badan navigasi ini," kata Abdul Hakim saat dihubungi, Selasa (30/12).
Kondisi ini menurut politikus PKS tersebut akan menjadi bahan bagi komisi V DPR mengkonfirmasi ulang seluruh fasilitas bandara di Indonesia. Namun karena saat ini masih dalam proses pencarian, tidak elok bila saling menyalahkan satu sama lain.
"Situasi masih pencarian, tentu tidak tepat kita saling menyalakan. Kita dorong Basarnas melakukan pencarian agar ada kepastian soal keberadaan pesawat tersebut," jelasnya.
Pihaknya juga meminta Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mulai melakukan penyelidikan dan investigasi mengenai penyebab hilang kontaknya AirAsia QZ 8501.
"Terutama memastikan apakah seluruh prosedur terkait dengan keamanan dan keselamatan AirAsia sudah memenuhi standar prosedural sebelum mengudara," tandasnya.
Direktur AirNav Bambang Tjahjono, kemarin membenarkan bahwa radar yang dimiliki pihaknya "buta" cuaca. Namun, itu seharusnya tidak menjadi masalah sebab pilot sudah mendapatkan data cuaca dari BMKG lewat radar cuaca yang ada di pesawat.
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR, Abdul Hakim meminta Kementerian Perhubungan segera mengevaluasi kinerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi
- Resmikan Masjid Jakarta Garden City, Gubernur Pramono Berpesan Begini
- Kepala BKN Sebut 1.967 CPNS 2024 yang Mundur Aslinya Tidak Lulus
- BSMI Peringatkan Dunia Internasional, Jalur Gaza Masih Belum Aman
- Kemenag Dorong Transformasi Ekonomi Pesantren Melalui Inkubasi Wakaf Produktif
- Adinkes Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Penuntasan Stunting
- Biaya Haji Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia