DPR Minta Pemerintah Ajukan Proposal Pemindahan Ibu Kota

DPR Minta Pemerintah Ajukan Proposal Pemindahan Ibu Kota
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron. Foto: Humas DPR for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron menilai ada hal yang lebih penting dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, dibanding memindahkan ibu kota negara.

"Yang urgent adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menyejahterakan rakyat," kata Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (23/8).

"Situasi ekonomi dunia sedang kurang baik, bahkan beberapa pengamat berpendapat akan terjadi resesi ekonomi di Asia, kita harus waspada dan fokus di ekonomi," lanjut pilitikus Partai Demokrat itu.

Legislator asal Jawa Barat ini mengatakan bahwa memindahkan ibu kota bukan hanya sekadar pindah kantor, tetapi memindahkan pegawainya. Sekian juta pusat harus berkantor di Kalimantan. Apakah sudah dipikirkan keluarganya, dan sarana pendukungnya lain.

"Rumah tinggal, rumah sakit, sekolah pada semua tingkatan, pangan, dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke rumahnya di Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya," tutur Herman mempertanyakan.

BACA JUGA: Istana Ogah Turuti Saran Sandiaga soal Pemindahan Ibu Kota Negara

Oleh karena pemindahan ibu kota negara tidak sederhana, politikus yang beken disapa dengan panggilan Hero ini meminta rencana tersebut dibahas dulu di DPR secara komprehensif dan holistik. Toh pada akhirnya payung hukumnya harus di ketok di DPR.

"Kecuali kalau pindahnya misalkan ke Majalengka atau Cirebon, bisa dijangkau dengan membangun kereta cepat," tukas Hero.

Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron menilai ada hal yang lebih penting dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, dibanding memindahkan ibu kota negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News