DPR Nilai Kinerja Pemda Sumbawa soal Pemerataan Akses Listrik Masih Rendah

DPR Nilai Kinerja Pemda Sumbawa soal Pemerataan Akses Listrik Masih Rendah
Ilustrasi akses listrik. Foto: Antara/Humas PLN Sulselrabar

Program tabung listrik bisa menjadi alternatif sementara. Hal lain yang perlu dipikirkan untuk wilayah tertinggal adalah penyediaan PLTS.

“PLT tidak perlu membangun pembangkit listrik biasa, tapi yang dibangun pembangkit listrik surya karena biayanya juga lebih rendah,” sebutnya.

Pengamat energi dari Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, kondisi ini harus segera diperbaiki semua pihak di daerah terutama kepala daerah.

Kepala daerah harus berupaya memenuhi kebutuhan layanan dasar untuk warganya terutama listrik. Terlebih, upaya penyediaan internet pun sangat membutuhkan listrik.

“Paling tidak memang sudah ada aliran listriknya, kalau tidak, ya, susah juga. Mungkin orang pakai baterai dan satelit tetapi apakah itu sudah dikembangkan di sana," katanya.

"Pemanfaatan satelit dengan listrik memakai baterai aki yang besar itu bisa. Cuma skalanya belum bisa besar."

Solusi paling cepat ialah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Kebanyakan daerah terpencil banyak menggunakan PLTS. Untuk pemerintah, dia mengingatkan mengedepankan informasi yang akurat mengenai ketersediaan listrik.

DPR RI mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang lambat dalam melakukan pemerataan akses listrik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News