DPR Segera Panggil Hatta
Sabtu, 13 November 2010 – 09:04 WIB
JAKARTA -- Skandal penjualan murah saham Krakatau Steel (KS) terus memanas. Selain menyeret Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, kalangan Komisi VI juga mulai mempertanyakan kinerja dan indikasi keterlibatan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Anggota Komisi VI asal Fraksi PDI Perjuangan Sukur Nababan mengungkapkan, persoalan penawaran saham perdana (IPO KS) ini harus segera dibuka selebar-lebarnya ke publik. Sebab, sudah banyak kejanggalan yang kesannya sudah diskenariokan sejak lama. Suara keras soal KS juga didengungkan oleh Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo. Dirinya secara tegas memerintahkan anggotanya di Komisi VI untuk mengagendakan pemanggilan terhadap Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, dan juga investor.
’’Saat ini kita masih menduga-duga, karena masih dalam tahapan pengumpulan data dan bukti bagaimana skandal IPO KS ini bisa dimainkan,’’ ujarnya kepada INDOPOS (grup JPNN) di Jakarta, kemarin. Sukur juga mengatakan, siapapun yang nantinya terindikasi terlibat dalam skandal ini, maka hukumnya wajib diperiksa. Kalau memang sudah terbukti, biarkan hukum berbicara. ’’Ini persoalan moral dan aset bangsa. Jadi siapapun yang bermain ya harus bertanggung jawab,’’ tandasnya.
Baca Juga:
Sukur mempertanyakan Hatta terkait kasus ini. ’’Kita pasti tahu, diamnya Hatta itu karena apa. Jawabanya ada dua kemungkinan. Tidak paham atau terlibat di dalamnya,’’ tegas dia.
Baca Juga:
JAKARTA -- Skandal penjualan murah saham Krakatau Steel (KS) terus memanas. Selain menyeret Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, kalangan Komisi
BERITA TERKAIT
- Tokoh-Tokoh Riau Daftar Jadi Cagub PDIP: Ada Mantan Gubernur hingga Eks Koruptor
- Buka Pendaftaran Pilkada DKI Jakarta, PKB Siap Memenangkan Calon Potensial
- Pilpres Era Jokowi Munculkan Gejala Otoritarianisme Baru
- Prabowo Rajin Dampingi Presiden Jokowi, Begini Kata Pengamat
- Mahfud MD, Ketua MA hingga Ketua THN Amin Baca Puisi di HBH IKA UII
- Tingkat Partisipasi Pemilih di Jakarta Turun saat Pemilu 2024