DPR Setuju Ditjen Pajak Intip Rekening Nasabah
jpnn.com, JAKARTA - Sembilan dari sepuluh fraksi di DPR memberi lampu hijau untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) sebagai undang-undang.
Penetapan UU tentang AEoI adalah salah satu syarat Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) agar Indonesia bisa meminta informasi keuangan dari negara lain untuk keperluan perpajakan.
Meski menyatakan persetujuan, anggota Fraksi PDIP I Gusti Agung Rai Wirajaya memberikan catatan agar Ditjen Pajak fokus meningkatkan rasio pajak.
Pembukaan informasi keuangan milik wajib pajak juga harus tetap memastikan kenyamanan mereka.
DPR menyoroti kewenangan para petugas pajak yang berkapasitas mengakses data keuangan itu.
Mereka meminta tak semua pegawai pajak dapat membuka data keuangan milik wajib pajak.
”Dalam perppu tersebut, tidak ada pasal yang menjamin keamanan data nasabah di bank. Karena itu, pemerintah harus mengutamakan confidentiality dan safeguard,” katanya.
Satu-satunya fraksi yang berkeberatan dengan pembukaan data nasabah bank oleh aparat pajak adalah Partai Gerindra.
Sembilan dari sepuluh fraksi di DPR memberi lampu hijau untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2017 tentang
- 4 Menteri Kompak di Sidang PHPU, Bansos Tak Terkait Pilpres 2024
- Sri Mulyani Percaya Sidang PHPU Cara Merawat Nalar Publik
- Masih Banyak Pemda Belum Mencairkan THR PNS & PPPK, Ini Datanya
- MK Sudah Kirim Surat Panggilan Resmi kepada 4 Menteri & DKPP
- Alasan TPN Ganjar-Mahfud Minta Kapolri Dihadirkan di Sidang MK
- 5 Berita Terpopuler: Kapan Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK? Masih Ada Ketidakpastian, Menunggu Pengangkatan Honorer?