DPR Sikapi Lembeknya Diplomasi Kemenlu

Menurut Priyo, sikap itu bisa menimbulkan persepsi negatif untuk keamanan batas laut Indonesia. "Ini bisa berujung pada hal yang membahayakan negara kita," ujarnya mengingatkan. Sebagai pimpinan DPR bidang politik, keamanan, dan luar negeri, Priyo menegaskan bahwa dirinya sudah meminta pimpinan Komisi I DPR segera memanggil para pejabat terkait. Di antaranya, menteri luar negeri dan menteri pertahanan. Priyo meminta peristiwa tersebut diselesaikan melalui jalan diplomasi yang tegas. "Tidak berarti saya sependapat dengan tindakan keras. Tapi, kejadian ini tidak boleh terulang lagi," tandasnya.

Anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani juga mengungkapkan kekecewaannya atas penyelesaian kasus penyanderaan tersebut. Dengan kejadian yang mencoreng itu, diplomasi pemerintah Indonesia dengan Malaysia seharusnya didudukkan kepada fakta yang ada. "Saya melihat Kemenlu dan KKP sangat lembek. Mereka minder," sindir Muzani.

Pembebasan tujuh nelayan Malaysia oleh pemerintah juga mencoreng martabat negeri. Meskipun Menlu menegaskan bahwa pembebasan tersebut bukan barter, Muzani mengecam hal itu sebagai sikap yang tidak tegas dari pemerintah. "Barter itu seharusnya tidak terjadi. Sebab, nelayan itu terbukti bersalah," kata Muzani. Siapa pun yang bersalah, ujar dia, wajib mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. (bayc4/tof)