DPRD dan Pemprov DKI Minta Dukungan Pusat untuk Memberantas Mafia Tanah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersepakat menuntaskan persoalan pengelolaan aset hingga memberantas mafia tanah di ibu kota.
Pras menyebut pemprov dan DPRD DKI mesti mengatasi masalah lahan yang kerap bersengketa dan kalah di pengadilan.
Dia pun telah meminta banyak saran saat menerima kunjungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana.
Menurut Pras, kedatangan Menkumham Yasonna salah satunya berkomunikasi tentang tanah yang dituntut oleh beberapa pihak.
"Nah, kami minta penjelasan dari Pak Menkumham, karena mafia (tanah) banyak sekali di Jakarta,” ucap Pras dalam keterangannya, Rabu (28/12).
Hal senada juga diungkap Heru Budi yang menyebut perlunya sinergi Pemprov DKI dengan pemerintah pusat untuk meminimalisir potensi kehilangan aset tanah.
“Saya minta back up Pak Menteri Kumham terkait dengan pengamanan DKI. Aset DKI harus menang,” ucap Heru.
Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly mengaku siap melakukan diskusi lebih lanjut untuk membantu Pemprov DKI Jakarta mempertahankan aset-asetnya.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edu Marsudi dan dan Pj Gubernur Heru Budi Hartono sepakat menuntaskan persoalan pengelolaan aset hingga memberantas mafia tanah.
- Koperasi Kana Catat Lonjakan Aset dan Tembus Ekspor Gula ke Tiga Negara
- IAW Dorong BPK Audit Investigatif Penggabungan Mahram Haji di Jabar, Ini Masalahnya
- Bagikan Dividen Rp 249,31 Miliar, Bank DKI Siap Melantai di Pasar Saham
- Kronologi Kasus Mbah Tupon Diduga Korban Mafia Tanah
- Mbah Tupon Korban Mafia Tanah? Ini Kata Kombes Ihsan
- Rumah Mewah dan Aset Gembong Narkoba Mak Gadi Disita Polres Inhu