Selasa, 19 Maret 2019 – 16:53 WIB

DPT Berantakan, Demokrat Salahkan Pemerintah

Rabu, 12 Desember 2018 – 02:38 WIB
DPT Berantakan, Demokrat Salahkan Pemerintah - JPNN.COM

Nama tak masuk DPT tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu (KPP) Partai Demokrat Andi Nurpati menyoroti karut marut daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 yang sampai saat ini masih menyisakan permasalahan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diketahui akan kembali melakukan penetapan DPT hasil perbaikan tahap ketiga, Sabtu (15/12).

"DPT dari pemilu ke pemilu belum pernah tuntas sampai sekarang. Saya kira yang paling penting perbaikannya di luar jadwal pemilu. Kewajiban itu ada di pemerintah," ujar Andi pada diskusi yang digelar Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi di Menteng, Jakarta, Selasa (11/12).

Menurut mantan komisioner KPU ini, tanggung jawab perbaikan daftar penduduk ada di pemerintah, karena pada dasarnya penyelenggara pemilu baru bekerja menyusun DPT setahun jelang pelaksanaan pemungutan suara.

"Maka, pembenahan, perbaikan, pencatatan, pengevaluasian tentang validitas data penduduk ada di Kemdagri. Menjadi pertanyaan, sejauh mana Kemdagri melakukan tugas ini pascapemilu. Kenapa data masih amburadul," ucapnya.

Andi menilai, data paling valid adalah data pemilih hasil pilkada terakhir. Data tersebut kemudian disandingkan dengan data penduduk yang di-update setiap waktu.

"Mungkin tidak semua masyarakat terdata oleh petugas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil). Di daerah terpencil, gunung-gunung, harus melewati laut, ini kan problem," ucapnya.

Andi juga menyoroti soal petugas pendataan penduduk di daerah. Menurutnya, Ketua RT tak jarang merangkap sebagai petugas pendataan. Bila petugas diberi honor misalnya Rp 1.000 tiap penduduk, terbuka kemungkinan data penduduk di mark up demi mendapatkan honor lebih.

SHARES
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar