Dua Kubu di Golkar Tegang Lagi, Siap-Siap Saja Tak Bisa Ikut Pilkada

jpnn.com - JAKARTA – Upaya islah dua kubu yang berseteru di Golkar demi pilkada tahun ini ternyata masih belum menemui kesepakatan akhir. Bahkan, bisa jadi konflik tetap berlanjut karena masing-masing kubu, yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono bersikukuh dan masing-masing mengklaim sebagai pengurus sah di partai berlambang beringin hitam itu.

Konflikt yang berkepanjangan itu bisa berimbas pada absennya Golkar pada pilkada serentak di 269 daerah pada Desember nanti. Menurut peneliti dari Para Syndicate, Toto Sugiarto, jika ternyata kini muncul lagi ketegangan antara kedua kubu di Golkar, berarti  perebutan tentang keabsahan sebagai pengurus masih tetap bergulir.

“Dan ini menandakan upaya JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla membangun islah, red) tidak berhasil. Karena itu siap-siap saja konsekuensinya, Golkar sebagai partai pemenang pemilu kedua, tidak bisa berlaga di 269 daerah itu,” ujar Toto, Kamis (11/6).
 
Toto lantas mengingatkan, putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) yang memerintahkan Golkar kembali pada kepengurusan hasil musyawarah nasional di Riau tahun 2009 bukan berarti partai pengusasa era Orde Baru itu otomatis bisa mengusung calon di pilkada serentak. Sebab, secara politik Agung Laksono juga tak akan mau mengakui kepengurusan Aburizal Bakrie yang dihasilkan munas Golkar di Riau.

“Kekuatan hukum kalau dari sisi hasil pengadilan itu kuat, karena terakhir pengadilan mengumumkan kepengurusan Riau yang menjadi pengurus sah. Tetapi upaya-upaya dari kubu AL (Agung Laksono,red) masih belum berhenti dan kemudian tidak mengakui itu. Saya kira belum selesai masalah di Golkar itu,” ujar Toto.

Toto pun menyodorkan solusi bagi Golkar agar bisa mengusung calon di pilkada. Yakni agar kedua kubu segera  islah dan  membentuk kepengurusan yang solid. Kemudian kepengurusan baru itu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham).

“Kalau itu berhasil, mereka berpeluang ikut pilkada. Tapi kalau kepengurusan tidak berhasil dibentuk, otomatis mereka tak bisa ikut. Karena KPU tak akan menerima (calon kepala daerah yang didaftarkan Golkar,red),” ujar Toto.(gir/jpnn)