MenPAN-RB Didesak Keluarkan Larangan Rekrut Pegawai Jelang Pilkada

jpnn.com - JAKARTA- Para politisi Senayan mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran baru terkait pelaksanaan pilkada. Mereka meminta pemerintah harus membuat larangan merekrut pegawai baru (honorer).

"Pelaksanaan Pilkada menjadi ajang bagi kada untuk melakukan politisasi birokrasi. Untuk mencari simpatisan, banyak cara dilakukan salah satunya merekrut pegawai lagi," kata EE Mangindaan, anggota Komisi II DPR RI, di Jakarta, Kamis (11/6).

Dia mengatakan, honorer merupakan salah satu alat politisasi kada. Caranya ialah orang-orang yang berjasa bagi kada akhirnya direkrut menjadi honorer.  "Ini harus dicegah sedini mungkin agar masalah honorer K2 cukup sampai angkatan 2005 saja," tegas politisi Demokrat itu.

Hal senada diungkapkan Yandri Soesanto. Politisi PAN ini menyatakan, rekrutmen honorer baru tidak boleh lagi. Sebab, yang diakui hanya honorer di bawah 2005.

"Harus ada SE untuk tidak rekrut pegawai saat pilkada. Honorer 2005 ke bawah saja masih belum selesai, jadi jangan tambah-tambah masalah lagi. Makanya MenPAN-RB harus ambil tindakan tegas," tandasnya. (esy/jpnn)