Dua Opsi Pendanaan untuk Bangun Gedung Terpadu

jpnn.com, SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Saiful Ilah berharap pembangunan gedung terpadu bisa terwujud. Untuk merealisasikan megaproyek itu, selain dari APBD, Pemkab Sidoarjo menawarkan dua opsi solusi pendanaan. Pertama, sistem pinjaman daerah. Kedua, mekanisme kerja sama pembangunan dan badan usaha (KPBU). 

Menurut Saiful, jika menggunakan sistem pinjaman daerah, pemkab mengajukan utang. Setelah terbangun, gedung terpadu sementara waktu bakal dikelola pihak yang memberikan pinjaman dana. ''Pembayaran uang gedung bersumber dari pengelolaan aset pemkab tersebut,'' ujarnya. 

Lalu, untuk skema KPBU, sama dengan skema yang diajukan untuk membangun RSUD Sidoarjo Barat. Setelah gedung terbangun, konsorsium akan mengelola mal pelayanan publik (MPP). 

Nah, jika pengelolaan gedung terpadu oleh swasta nanti ternyata belum memberikan pemasukan, pemkab berencana menyewakan lahan bekas kantor organisasi perangkat daerah (OPD). Misalnya, gedung eks badan pelayanan pajak daerah dan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bisa dijadikan pusat perbelanjaan. ''Ketika itu dikelola, tentu ada pemasukan. Pemasukan itu untuk pihak yang membangun gedung terpadu,'' paparnya. 

Saiful menegaskan, pembangunan gedung terpadu harus diwujudkan. Sebab, pemkab menginginkan ke depan pelayanan publik di Sidoarjo terus meningkat. Pelayanan semakin baik. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah semakin dimudahkan. ''Harus terwujud,'' ujarnya. 

Bukan hanya gedung terpadu. RSUD Sidoarjo Barat juga harus jalan terus. Meski sejumlah fraksi di DPRD meminta agar dana pembangunan menggunakan APBD, Saiful tetap meyakini sistem KPBU merupakan yang terbaik. Sebab, seluruh kebutuhan, mulai anggaran, SDM, alat kesehatan, hingga pengelolaan, ditangani konsorsium. ''Kalau RSUD Sidoarjo Barat memakai KPBU, uang APBD bisa digunakan untuk membangun yang lain,'' ungkapnya.

Ditanya soal penanganan bidang pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, Saiful meyakinkan bahwa alokasi anggaran bidang tersebut tetap diprioritaskan. Alokasi anggarannya juga bisa bertambah. ''Asalkan pembangunan RSUD Barat itu dibangun dengan KPBU,'' kata Saiful. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo Agoes Boedi Tjahjono menyatakan, hingga saat ini dua rencana megaproyek tersebut terus dirapatkan. Saat ini badan anggaran (banggar) DPRD dan tim anggaran (timgar) pemkab mencari kesepakatan. Termasuk berkonsultasi ke pusat. Tujuannya, menanyakan kepastian regulasi. ''Kami konsultasikan semua,'' katanya.