JPNN.com 
Dukung Jokowi soal Badan Khusus Pajak, Misbakhun Ingin DJP Lepas dari Kemenkeu
Sabtu, 23 Maret 2019 – 23:58 WIB
Anggota Komisi XI M Misbakhun saat berbicara soat status Badan Penerimaan Pajak (BPP) pada seminar nasional bertema Perpajakan Pasca-Tax Amnesty untuk Kemandirian Bangsa di Bandung, Senin (20/11). Foto: JPC
“Jadi akan lebih fleksibel dalam rekrutmen dan menentukan policy, termasuk menentukan bagaimana regulasi itu dibangun. Dengan fleksibilitas itu pula bisa membangun sistem agar memadai dengan cost of tax collections," ujarnya.
Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin ini juga menepis anggapan yang menyebut permasalahan pajak akibat kredibilitas pegawai pajaknya. “Ini soal tata kelola, bukan soal kredibilitas,” tegasnya.(jpc/jpg)
Mukhamad Misbakhun menyatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebaiknya menjadi institusi independen yang tidak lagi berada di bawah Kemenkeu.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Berlari dalam Suhu Dingin, Misbakhun Berhasil Mencapai Finis London Marathon 2024
- Makin Mudah Bayar Pajak Hotel, Hiburan, dan Resto Pakai BRImo
- PT Arion Minta Kanwil DJP Jatim III Buktikan Hasil LHP
- Kanwil DJP Riau Sita Aset Rp 1,95 M dari Penunggak Pajak
- Catatan Ketua MPR: Mencari Jalan Baru untuk Melindungi Penerimaan Negara
- Jasa Raharja dan Pemprov Sumsel Bersinergi Tingkatkan Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor
