Dukung Prabowo, Amien Rais Dikecam Aktivis HAM

Menurut Hendardi, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa, yang merupakan gabungan dari beberapa LSM penggiat HAM, seperti Imparsial, Kontras, YLBHI, Setara Institute, ICW,AJI, keluarga korban dan lain lain, akan  terus mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membentuk pengadilan ad hoc  HAM terkait orang hilang dan penculikan paksa.

"Desakan itu akan disampaikan koalisi dalam pertemuannya dengan Dewan Pertimbangan Presiden, Senin, 12 Mei 2014," katanya.

Hendardi menambahkan, pembentukan pengadilan ad hoc HAM adalah rekomendasi DPR. Menurutnya, pengakuan mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (Purn) Kivlan Zen yang mengaku mengetahui kasus serta korban penculikan, harus dijadikan momentum pentingnya segera dibentuk pengadilan HAM.

"Ini untuk menindaklanjuti komendasi DPR dan pengakuan Kivlan Zein serta pernyataan klarifikasi Prabowo Subianto, maka  pada hari Senin, 12 Mei 2013, jam 11.00 Wib, kami akan menemui Dewan Pertimbangan Presiden dikantor Wantimpres," kata Hendardi. (sam/jpnn)