E-KTP Gagal, Gamawan Janji Mundur Kepada Anggota Dewan
Selasa, 20 September 2011 – 06:41 WIB
JAKARTA - Pernyataan siap mundur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali ditegaskan. Kali ini, sikap itu disampaikan dalam forum resmi. Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI yang membahas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Gamawan berjanji akan mengundurkan diri jika proyek yang ditarget tuntas 2012 itu gagal terealisasi tepat waktu. Karena gagal, maka muncul pernyataan bahwa Kementrian dalam negeri melakukan mark-up, dengan menganggarkan proyek E-KTP sebesar Rp 5,9 triliun. Menurut Gamawan, terbangunnya opini bahwa Kemendagri melakukan praktek kotor itu membuat dia berani mempertaruhkan jabatannya. "Seolah-olah dibangun suasana kami yang salah, mereka itulah yang justru menjadi mafia saat ini," ujarnya.
"Saya katakan kalau 170 juta warga tidak selesai di 2012, saya minta berhenti jadi Mendagri," ujar Gamawan dalam raker bersama Komisi II DPR, kemarin (19/9).
Baca Juga:
Menurut Gamawan, dirinya berani memberikan garansi jabatan, karena sudah terlalu banyak informasi yang salah terkait proyek E-KTP. Mulai dari proyek tender, ada informasi yang menyatakan bahwa proyek E-KTP bisa dituntaskan dengan dana Rp 4,7 triliun. Informasi itu disampaikan oleh pihak yang mengaku dicoret dari keikutsertaan tender proyek E-KTP. "Peserta 4,7 triliun itu tidak pernah ikut tender. Dia sudah gagal di administrasi," kata Gamawan.
Baca Juga:
JAKARTA - Pernyataan siap mundur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali ditegaskan. Kali ini, sikap itu disampaikan dalam forum resmi.
BERITA TERKAIT
- Pemkab Tabanan Sukses Turunkan Angka Stunting Menjadi 6,3 Persen
- 3 Janji Menteri Anas yang Ditunggu Honorer & PPPK, Jangan Diulur
- Kak Seto Dukung KPAI Serukan Blokir Gim Daring yang Membahayakan Anak-Anak
- Pakar Sebut Prabowo Mampu Lanjutkan Strategi Geopolitik Jokowi
- Suarakan Ketidakadilan di Tingkat Global, Prabowo Bandingkan Palestina & Ukraina
- Tutup Jambore PKK Sumsel 2024, Pj Gubernur Ajak Kader Sukseskan Program Pemerintah