Ekonom Minta Masyarakat Hati-Hati Ada Penumpang Gelap di Balik Ajakan Boikot Produk

Ekonom Minta Masyarakat Hati-Hati Ada Penumpang Gelap di Balik Ajakan Boikot Produk
Ekonom meminta masyarakat berhati-hati terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan konflik Gaza untuk tujuan persaingan usaha semata seperti ajakan memboikot produk tertentu. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Mumtaz Foundation Dr.Nurizal Ismail meminta masyarakat berhati-hati terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan konflik Gaza untuk tujuan persaingan usaha semata.

Dosen senior bidang sejarah ekonomi di Institut Agama Islam Tazkia, itu mengatakan yang perlu diperhatikan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam adalah terkait label halal dari produk tersebut dan bukan dari negara mana produk itu berasal.

“Yang wajib dilihat itu adalah syarat halalnya sudah terpenuhi belum dari badan jaminan produk halal. Jadi, jangan mengait-ngaitkan dengan negara-negara yang tengah berkonflik saat ini. Itu sesuatu hal yang berbeda,” ujarnya.

Dia mencontohkan seperti McDonald, KFC, Starbucks, yang sudah memenuhi syarat halal dan sudah ada sertifikasi halalnya. “Kita sebagai umat Muslim kan boleh membelinya karena sudah menjadi produk halal,” tukasnya.

Menurutnya, kemunculan gerakan boikot ini tidak hanya sekarang saja muncul tapi sudah dari dulu dan sekarang muncul lagi di saat terjadinya konflik antara Israel dan Palestina dengan ajakan untuk memboikot produk-produk sekutu Israel.

Satu sisi, katanya, gerakan boikot ini sebagai emosional gerakan kemanusiaan untuk solidaritas terhadap apa yang dilakukan Israel terhadap warga muslim di Palestina. Tapi di sisi lain, itu juga akan merugikan masyarakat Indonesia sendiri. “Akan ada trade-off. Ketika kita memboikot produk-produk mereka maka akan ada yang dirugikan. Pastinya adalah masyarakat Indonesia sendiri. Misalnya ketika terjadi penurunan pembelian dari produk-produk yang diboikot tersebut maka akan terjadi pengurangan lapangan pekerjaan,” ungkapnya.

Dia mengatakan yang boleh memberikan fatwa boikot itu adalah pemerintah sendiri. Kalau pemerintah memberikan fatwa boikot maka itu harus diikuti sebagaimana dalil dalam Islam yaitu “taatlah kepada Allah dan rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian”. “Tapi kan ini surat boikotnya adalah dari individual-individual atau kelompok-kelompok masyarakat,” cetusnya.

Dia menduga jangan-jangan isu ajakan boikot terhadap perusahaan-perusahaan sekutu Israel di media sosial itu hanya hoax yang dibuat oleh perusahaan tertentu yang sengaja untuk menjatuhkan perusahaan lain. Menurutnya, itu bisa saja terjadi. “Bisa jadi ada ‘penumpang gelap’ lah yang sengaja memanfaatkan konflik ini untuk menjatuhkan perusahaan lain,” ungkapnya.

Ekonom meminta masyarakat berhati-hati terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan konflik Gaza untuk tujuan persaingan usaha semata.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News