Ekonomi Kian Rentan di Era Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Di tahun politik, ekonomi Indonesia tengah berada pada kondisi rentan. Analis ekonomi politik, Kusfiardi bahkan menilai Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat ini sedang mengalami kondisi kebangkrutan.
Menurutnya, kebangkrutan tersebut terlihat dari defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Parameter lain ialah keseimbangan primer APBN yang juga mengalami defisit.
"Kebangkrutan itu menjadi indikator lemahnya fundamental ekonomi nasional," jelas Kusfiardi di Jakarta, Jumat (5/4).
Co-Founder FINE Institute ini memaparkan perlunya penanganan yang komprehensif dan terintegrasi agar bisa mewujudkan kemandirian ekonomi nasional serta mengatasi kebangkrutan. Diantaranya ialah agenda legislasi untuk mengatasi situasi ini.
"Prioritasnya adalah UU Sistem Perekonomian Nasional, UU BUMN dan UU Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional," sambungnya.
Selanjutnya agenda legislasi tersebut perlu disinergikan dengan prioritas kebijakan substitusi impor. Adapun fungsinya, menurut Kusfiardi ialah demi memperkuat fundamental ekonomi nasional.
Sementara untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, dia menilai perlunya pemisahan antara Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan.
"Mungkin dibuat suatu lembaga tersendiri untuk mengurusi perpajakan Indonesia yang merupakan sumber pendapatan utama negara kita selain dari PNBP," terang Kusfiardi.
Di tahun politik, ekonomi Indonesia tengah berada pada kondisi rentan. Analis ekonomi politik, Kusfiardi bahkan menilai Indonesia di rezim saat ini sedang mengalami kondisi kebangkrutan
- Indonesia Investment Outlook 2025 Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
- BPS: Ekonomi Triwulan I 2025 Tumbuh 4,87 Persen
- BigBox AI Meningkatkan Loyalitas Pelanggan lewat Layanan Purna Jual
- Fathi Nilai Kebijakan Ekonomi Trump Ancaman Serius, Pemerintah Perlu Strategi Baru
- Prabowo: Saya Dibilang Presiden Boneka, Dikendalikan Pak Jokowi, Itu Tidak Benar
- Memahami Gagasan Presiden Prabowo Tentang Mengurangi Ketergantungan dengan Negara Lain