Empat Wartawan Divonis Bersalah
Kamis, 02 Desember 2010 – 06:35 WIB
Dalam forum klarifikasi dengan konsultan Henny Lestari, ditemukan komunikasi melalui Blackberry Messanger antara Reinhard dengan Henny yang berisi permintaan hak istimewa untuk membeli saham perdana KRAS.
Dewan Pers belum mengetahui secara pasti apakah yang bersangkutan akhirnya membeli saham IPO PT KS. "Namun, segala usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan jatah membeli saham IPO PT KS dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak profesional serta melanggar Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap".
Redaktur Pelaksana harian Kompas, Budiman Tanuredjo mengatakan bahwa pihaknya segera melaksanakan rekomendasi Dewan Pers. Terhitung mulai tadi malam, Kompas telah memroses pemberhentian Reinhard secara tidak hormat. Budiman mengatakan, dokumen pemecatan wartawan tersebut telah diproses dan segera diberikan kepada yang bersangkutan. "Sesuai rekomendasi dewan pers bahwa wartawan kami terbukti melanggar kode etik karena itu saudara Reinhard kami berhentikan," ujarnya.
Mengutip pernyataan forum wartawan pasar modal, Budiman mengatakan ada informasi yang masih simpang siur dan perlu diklarifikasi. Yakni adanya oknum Public Relation (PR) KRAS yang lebih dulu menawarkan saham kepada wartawan. Tawaran itulah yang menjadi muara mencuatnya kasus ini ketika wartawan menyatakan ketertarikan untuk membeli saham. "Saya mempertanyakan kelanjutan temuan itu. Artinya, apa oknum itu juga tidak melanggar kode etik? Itu saja," kata Budiman.(noe/zul)
JAKARTA - Dewan Pers kemarin menyatakan menemukan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan profesi wartawan yang dilakukan empat wartawan dari empat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai Jayapura Gagalkan Peredaran 1.002 Butir Pil Psikotropika, Begini Kronologinya
- Sita Ponsel Hasto, Penyidik KPK Dinilai Melakukan Pelanggaran
- Soroti Tewasnya Bos Rental Mobil di Pati, Sahroni: Tangkap Semua yang Terlibat
- Sido Muncul Beri Bantuan Kepada 150 Anak Suspect Stunting di Cimahi
- Ronny Menduga Tujuan KPK Bukan Penegakan Hukum, Tetapi Menguasai Dokumen Pilkada PDIP
- Info Terbaru PP Manajemen ASN, Regulasi Penentu Nasib Jutaan Honorer, Oh