Evaluasi Pengelolaan Investasi Dana BPJS Ketenagakerjaan
jpnn.com - OLEH HERY SUSANTO, M.SI
Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS)
Pembangunan infrastruktur saat ini dinilai tidak tepat sasaran karena tidak mampu menyejahterakan rakyat miskin. Upaya penggelembungan nilai pembangunan dari proyek infrastruktur yang kejar target pun tercium banyak pihak.
Dalam laporan Bank Dunia pada Juni 2018, menyebutkan bahwa proyek infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah, tidak memiliki kesiapan, dan tak terencana secara matang.
Bank Dunia menjelaskan proyek infrastruktur Indonesia tidak diprioritaskan berdasarkan kriteria atau seleksi yang jelas.
Hal tersebut menjadi kendala utama bagi Pemerintah Indonesia untuk memobilisasi lebih banyak modal swasta ke dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi menitikberatkan peran BUMN maupun badan hukum publik semisal BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) untuk berinvestasi di pembangunan infrastruktur yang menjadi andalan pemerintah era Jokowi.
Investasi Dana BPJS Ketenagakerjaan
Momentum Pilpres 2019 diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang prorakyat dan propekerja dan mampu mendorong reorientasi program BPJS Ketenagakerjaan.
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- BRI Ungkap 3 Fakta soal Video Viral Kasus Uang Raib Rp 400 Juta
- Menaker Ida Sebut Dokumen Program K3 Nasional 2024-2024 untuk Tingkatkan Kemajuan
- Tinggalkan Pinjol, Mari Berinvestasi di Pegadaian
- Lestari Moerdijat: Gaya Hidup Sehat Harus jadi Perhatian Bersama
- Ratusan Korban Investasi Bodong Berdemonstrasi di Mabes Polri, Nih Tuntutannya