Fahri Hamzah: Pemerintah Jangan Pusing dengan Banyaknya Ormas
"Karena yang melanggar jelas. Yang tak melanggar jelas. Itu saja ditegakkan," tegasnya.
Kemudian, pemerintah perlu meluruskan keberadaan ormas, terutama yang membuat bingung masyarakat.
Misalnya, apakah boleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengambil tindakan pro justisia seperti menyegel, menggerebek, hingga penggeledahan.
Secara hukum, tegasnya, tindakan semacam itu hanya boleh dilakukan penegak hukum.
Maka, ormas atau LSM yang melakukan tindakan semacam ini harus ditertibkan.
"Apa hukumannya bagi yang melakukan tindakan itu, sudah ada pasalnya. Bukan penegak hukum yang melakukan tindakan penegakan hukum adalah ilegal. Itu aja yang dihukum. Jadi jangan ada kesan pemerintah bingung dengan begitu banyaknya ormas," pungkasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritisi rencana revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dia
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hardiknas 2024, Ketua Komisi X DPR: Pendidikan Indonesia Masih Hadapi Tantangan Besar
- Kolonel Chandra: OPM Tembaki Tentara yang Patroli di Papua Tengah
- Bank DKI Beri Bantuan Dana Pendidikan untuk Penyandang Cerebral Palsy
- Yayasan KEHATI dan Mamah Oday Kompak Dorong Pemanfaatan Obat Nusantara
- Jokowi Resmikan 5 Inpres Jalan Daerah NTB
- Brigadir RA Tewas Bunuh Diri, Kapolri Singgung soal Motif