Fahri Ingatkan Pemerintah Tak Obral Aset Tanpa Izin DPR

Fahri Ingatkan Pemerintah Tak Obral Aset Tanpa Izin DPR
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: Fahtra/JPNN

jpnn.com, SURABAYA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan pemerintah agar tak secara sepihak melepas aset negara termasuk perusahaan BUMN tanpa persetujuan lembaga legislatif. Sebab, konstitusi mengamanatkan bahwa keputusan pemerintah melepas aset negara harus disertai persetujuan DPR.

"Tidak boleh ada pelepasan aset tanpa persetujuan dari DPR," kata Fahri saat ditemui usai menjadi pembicara Pawai Kebangsaan Refleksi Hari Pahlawan 10 November di Surabaya, Jumat (10/11) malam.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lantas menyinggung soal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU itu juga mengatur posisi BUMN sebagai kekayaan negara.

Karena itu, Fahri tak akan membiarkan pemerintah melepas BUMN tanpa persetujuan DPR. "Oleh karena itulah, jika ada menteri yang nekat menjual aset negara atau BUMN, akan kami panggil dan menegurnya," tegas anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Sementara pada Pawai Kebangsaan Refleksi Hari Pahlawan yang digelar di salah satu hotel di pusat Kota Surabaya itu Fahri mengajak anak-anak muda untuk optimististis. Menurutnya, anak-anak muda juga bisa menjadi pahlawan pada masa sekarang.

"Anak muda zaman now harus mengambil momentum ini merefleksikan jiwa kepahlawanan dalam dirinya. Melawan kekerdilan dalam diri dan mengambil tanggung jawab sejarah sebagai pemimpin perubahan. Karena itu kita harus besar dengan ide-ide dan gagasan," katanya.

Indonesia, lanjut Fahri, merupakan narasi tentang negeri yang dibangun dari pergumulan berbagai ide. Para pendiri bangsa pun berbicara tentang pikiran besar untuk membangun Indonesia ke depan.

"Pikiran besar ibarat mengisi wadah dengan batu besar yang solid, lalu kerikil, pasir dan air bisa masuk secara berurutan. Mulai dari hal besar hingga hal-hal kecil bisa masuk dan bersatu. Konsep kerja, kerja, kerja adalah konsep pikiran kecil bagi seorang pemimpin. Pemimpin tak perlu berpikir membangun jalan apalagi masuk selokan, tugas pemimpin adalah membangun jalan pikiran,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan pemerintah agar tak secara sepihak melepas aset negara termasuk perusahaan BUMN tanpa persetujuan lembaga legislatif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News