Federasi Serikat Guru Menolak Pembelajaran Tatap Muka Januari 2021
jpnn.com, JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah daerah agar tidak mengizinkan sekolah memulai pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.
Pasalnya, ada prediksi jumlah kasus Covid-19 imbas pelaksanaan Pilkada serentak, cuti bersama, liburan natal dan tahun baru, bakal meningkat tajam.
"Pemerintah daerah wajib menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik di masa pandemi Covid-19;" kata Sekjen FSGI Heru Purnomo di Jakarta, Minggu (6/12).
Penundaan rencana pembelajaran tatap muka pada Januari 2021, kata Heru, sangat penting terutama di wilayah yang menyelenggarakan Pilkada serentak.
FSGI, lanjutnya, memprediksi akan terjadi peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan di provinsi, kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak, 9 Desember 2020.
Wilayah lain yang tidak menggelar Pilkada juga rawan mengalami kenaikan kasus, karena di bulan Desember ada kebijakan cuti bersama, liburan akhir tahun dan liburan Natal.
"Membuka sekolah tatap muka pada Januari 2021 harus benar-benar mempertimbangkan kenaikan kasus pasca-pilkada dan liburan akhir tahun demi mencegah sekolah menjadi klaster baru penularan Covid-19. Jika kasus meningkat signifikan, pemerintah menunda dulu buka sekolah tatap muka di bulan Januari," bebernya.
Pilkada serentak 2020 akan digelar di 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten di Indonesia. Libur sekolah di mulai 19 Desember 2020, hampir bersamaan waktunya dengan cuti bersama.
FSGI mendesak pemda agar tidak mengeluarkan izin pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.
- Kekurangan Guru Makin Besar, Pengangkatan Honorer Menjadi PNS & PPPK Mendesak Dilakukan
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Tak Perlu Khawatir, Wakil Rakyat Punya Solusi soal Penempatan Guru, Pertama dalam Sejarah
- Guru Honorer Negeri Minta Diprioritaskan di Seleksi PPPK 2024, Jangan Benturkan dengan P1 Swasta
- Formasi CPNS dan PPPK 2024 Kemenag Terbanyak Guru, Peluang Honorer Besar
- Disingkirkan PPPK P1 Swasta, Guru Honorer Negeri Terus Melawan
- Tingkatkan Kualitas Guru, Disdik Sorsel Menyiapkan Anggaran Rp 300 Juta