JPNN.com 
Fitra Jatim Sesalkan Bancakan Dana Hibah, Madura Tetap Jadi Kantong Kemiskinan
"Ya, KPK mudah-mudahan berani dan kasus ini jadi pintu masuk untuk melihat lebih dalam lagi," kata Cak Dakelan, sapaannya.
Fitra juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk merombak sistem pengelolaan hibah. Disarankannya menggunakan sistem teknologi digital dan daring sehingga prosesnya lebih terbuka, seperti siapa penerima hibah dan besarannya.
Dakelan mengatakan celah korupsi tersebut itu ada karena pengawasan lemah saat proses pencairan.
"Ada model-modelnya, belum lagi kualitas kegiatan. Jadi, dari hulu hingga hilir lemah. Jadi, harus diperkuat pengawasan dan informasinya terbuka," paparnya.
Dana hibah yang tidak tepat sasaran ini diamini oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi.
Menurutnya, banyak alokasi hibah pokmas APBD Jatim digelontorkan ke Madura. Namun, belum terasa manfaatnya hingga kini.
"Kalau dilihat dari asas manfaatnya, saya pikir, selama ini tidak terlalu signifikan. Salah satunya (buktinya karena) Madura ini tingkat kemiskinannya masih tinggi," ucapnya.
Dia menuturkan hasil survei BPS 2022 menyebutkan angka kemiskinan turunnya juga tidak signifikan.
Fitra Jatim menyesalkan penyimpangan dana hibah APBD yang dilakukan berjemaah. Simak selengkapnya!
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- KPK Ingatkan Guru & Dosen: Gratifikasi Bukan Rezeki
- KPK Periksa Mantan Direktur LPEI Terkait Kasus Korupsi Fasilitas Kredit
- Viral Warga Pamekasan Ngaku Jadi Korban Salah Tangkap, Polda Riau Beri Penjelasan Begini
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
.jpeg)
