Foke Janji Tagih Fasos dan Fasum

Guna menyikapi tunggakan fasos dan fasum oleh pengembang, sambung Fauzi, telah dibentuk tim khusus penagihan sensus lanjutan yang didampingi BPK Perwakilan DKI Jakarta. Pasalnya, dari hasil audit BPK tersebut masih terdapat sekitar Rp 5,6 trilin yang belum disensus.

“Jika dilihat materialitas permasalahan yang dikemukakan oleh BPK, dibandingkan dengan aset Pemprov DKI Jakarta yang secara keseluruhan sebesar Rp 407,09 triliun, maka fasos dan fasum yang dipermasalahkan BPK tersebut hanya 4.27 persen dari total aset,” beber pria yang akrab disapa Foke itu.

Menanggapi pernyataan tersebut, Anggota Komisi C (bidang anggaran dan asset daerah) DPRD DKI Jakarta Ahmad Husin Alaydrus menegaskan, sudah menjadi kewajiban bagi pemprov untuk menagih fasos dan fasum kepada pengembang. “Selama ini aset daerah sulit diinventarisasi. Yang mana saja aset daerah, tidal diungkap secara transparan,” tandasnya.

Politisi asal Partai Demokrat itu juga mendesak Gubernur Fauzi Bowo mengumumkan pengembang yang menunggak fasos dan fasum. “Selama ini hanya diwacanakan saja ada pengemplangan terhadap kewajiban fasos dan fasum. Sayangnya, belum pernah diungkap satu per satu nama pengembang bersangkutan,” sesal Ahmad.