Formappi: MKD Bisa Memulai Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Formappi: MKD Bisa Memulai Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (25/9/2021). Ilustrasi/ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyoroti kinerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dianggap tak cekatan merespons kasus dugaan korupsi yang menjerat Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Lucius heran lantaran MKD sejak awal tidak segera menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Azis Syamsuddin yang kini berstatus tersangka di KPK.

Terlebih lagi, MKD berdalih menunggu proses hukum terhadap politikus Partai Golkar itu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik.

Dia pun menyoroti langkah MKD menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik setelah Azis menjadi tersangka dan menyatakan pengunduran diri sebagai wakil ketua DPR.

"Artinya, proses di MKD tak relevan untuk menentukan etis atau tidaknya perbuatan Azis dalam konteks posisinya sebagai wakil ketua DPR," ucap Lucius saat dihubungi JPNN.com, Senin (27/9).

Walakin, Formappi memandang penyelidikan oleh MKD tetap penting dilakukan. Sebab, setelah mengundurkan diri sebagai pimpinan DPR, Azis tidak serta merta berhenti sebagai anggota dewan.

Oleh karena itu, Lucius memandang dugaan pelanggaran etik Azis sebagai anggota DPR tetap perlu diproses oleh MKD.

"Mereka (MKD,red) bisa memulai proses penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik atas Azis," kata Lucius.

Peneliti Formappi Lucius Karus menyoroti kinerja MKD DPR yang dinilai tak cekatan merespons dugaan pelanggaran kode etik oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.