FPKB Publikasikan Kinerja Tahunan Fraksi

Dalam laporan disebutkan bahwa FPKB telah mengusulkan 57 Rancangan Undang ?Undang (RUU). Dari sana, sebanyak 34 RUU telah disepakati untuk masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) 2009 ? 2014. Di antaranya, RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI, RUU Komponen Cadangan, RUU Peradilan Militer, RUU Pedesaan, RUU Jogjakarta, RUU Hak -Hak Masyarakat Adat, RUU Kerukunan Umat Beragama, dan RUU Keterwakilan Perempuan di Sektor Publik.

Marwan menambahkan selama setahun pertama FPKB fokus pada enam isu. Yakni, anggaran 10 persen untuk desa, pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, penanganan TKI/TKW, pemberantasan korupsi, dan usulan program Nahdliyin.

"Jangan keliru, FPKB yang pertama kali memperjuangkan anggaran 10 persen untuk desa yang terintegrasi di APBN dan APBD. Bukan cuma Rp 1 miliar seperti yang diwacanakan ke publik itu. Rp 1 miliar itu tidak ada artinya dibandingkan 10 persen," kata Ketua DPP PKB itu. "Kami juga mengusulkan moratorium pengiriman TKW khsusu PRT, sepanjang negara penerima tidak memberi perlindungan khusus terhadap PRT," imbuh Marwan.

Terkait fungsi pengawasan selama setahun, lanjut Marwan, selain melalui rapat komisi, FPKB juga aktif memberikan pernyataan sikap melalui media massa dan diskusi publik. "Tercatat tidak kurang dari 86 konferensi pers dan 8 diskusi publik digelar oleh Fraksi PKB," ungkapnya.