Fraksi PKS: Perlu Komitmen Kuat Wujudkan Demokrasi Pancasila

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PKS DPR menggelar Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan Seri Ketiga dengan Tema "Melampaui Demokrasi Kita Hari Ini", Jumat (9/4), secara virtual.
Kali ini, menghadirkan narasumber Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS M. Sohibul Iman.
Ketua FPKS DPR RI Jazuli Juwaini dalam pengantarnya mengatakan tema ini sengaja diangkat guna mendapatkan perspektif yang jernih, reflektif, dan konstruktif soal bagaimana mewujudkan demokrasi yang substantif.
"Perlu komitmen kuat seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan demokrasi Pancasila yang substantif, yaitu demokrasi yang menghasilkan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945," ungkap Jazuli dalam siaran persnya, Minggu (11/4).
Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini menyatakan demokrasi Indonesia berbeda dengan negara-negara lain.
Sebab, ujar dia, Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus identitas dan karakter bangsa.
Jazuli menambahkan, demokrasi akan berjalan dengan baik apabila prosesnya jujur dan adil, tanpa tekanan serta paksaan, tidak ada poltik uang, maupun hal-hal lain yang menghambat menuju kebaikan.
“Demokrasi Indonesia berjalan dengan baik ketika awal reformasi, namun saat ini demokrasi kembali tertatih-tatih akibat oligarki kekuasaan dan kapital,” pungkas Jazuli Juwaini. (boy/jpnn)
Jazuli Juwaini mengatakan perlu komitmen kuat seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan demokrasi Pancasila yang substantif, yang menghasilkan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
- Beri Kuliah Program Doktor, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Keseimbangan Demokrasi dan Hukum
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Bersama Koalisi Pemerintah, PKS Makin Kukuh Melayani & Membela Rakyat
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024