Fredrich Yunadi Ajukan PK, KPK: Silahkan Saja, Kami Siap Hadapi

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi dengan santai upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Fredrich Yunadi. Fredrich merupakan terpidana kasus merintangi penyidikan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam perkara korupsi e-KTP.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan PK merupakan hak terpidana tetapi KPK akan memberikan pendapat terkait alasan permohonan PK yang diajukan.
"PK merupakan hak terpidana, oleh karena itu silahkan diajukan, tentu nanti Jaksa KPK juga akan memberikan pendapat terkait dalil dan alasan yang diajukan oleh pemohon PK," ungkap Ali dalam keterangan resmi yang diterima jpnn.com, Rabu (21/10).
Lebih lanjut, Jubir komisi antirasuah itu mengatakan putusan hakim sudah dipertimbangkan dengan matang.
Sebab, alat bukti yang menyakinkan KPK menyimpulkan tidak adanya kekeliruan.
"Putusan majelis hakim Tipikor tingkat pertama sampai dengan Kasasi telah mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada sehingga KPK meyakini tidak ada kekhilafan, kekeliruan yang nyata dan pertentangan dalam pertimbangan putusan tersebut," katanya.
Dia berharap putusan MA dapat memberikan efek jera terhadap koruptor.
BACA JUGA: Terlibat LGBT, Brigjen EP Dijatuhi Sanksi Nonjob sampai Pensiun
"Kami berharap MA dapat mempertimbangkan harapan publik agar adanya putusan majelis hakim yang memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi," pungkas Plt Jubir komisi antirasuah itu. (mcr3/jpnn)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi dengan santai upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Fredrich Yunadi.
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama
- Usut Kasus Dugaan Korupsi di Dinas PU Mempawah, KPK Sudah Tetapkan 3 Tersangka
- Ray Rangkuti Kritik Kinerja KPK, Kasus Hasto Dikejar, Tetapi Bobby Diundang Koordinasi
- KPK Periksa 3 Saksi Lagi untuk Kasus Cuci Uang Andhi Pramono
- Usut Korupsi Tol Trans-Sumatera, KPK Periksa Petinggi PT Indonesia Infrastructure Finance
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia
- Tim Hukum Hasto Bawa Bukti Dugaan Pelanggaran Penyidik KPK ke Dewas