Golkar Ancam Tak Ikut Pemilukada DKI
Jumat, 18 Mei 2012 – 17:24 WIB

Sejumlah simpatisan dan pendukung beberapa pasangan calon gubernur pada Pemilukada DKI 2012 menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI, Jum'at (18/5). Aksi ini unutk mempersoalkan adanya pemilih fiktif dan selisih antara data penduduk pemilik KTP DKI dengan jumlah pemilih. Foto : Arundono/JPNN
JAKARTA-Partai Golkar yang mengusung pasangan calon Alex Noerdin-Nono Sampono mengancam untuk mundur dari pemilukada DKI Jakarta 2012. Partai Golkar enggan ikut pemilukada DKI apabila masih ditemukan pemilih fiktif di Daftar Pemilih Sementara (DPS) "Ini kejadian memalukan karena ini kejadian di Jakarta, suatu ibukota dan teknologi canggih. Harusnya satu NIK nggak bisa dipakai beberapa orang, kalau bisa itu dengan sendirinya harusnya reject. Saya nggak tahu ini disengaja atau tidak," papar besan Aburizal Bakrie tersebut.
"Golkar minta KPUD stop dulu tahapan ini (pendataan pemilih). Kami nggak akan ikut pemilukada kalau DPT atau DPS belum diselesaikan. Percuma lakukan demokrasi dengan hal-hal yang nggak demokratis," kata Ketua DPD Golkar Jakarta, Priya Ramadhani dalam jumpa pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (18/5).
Menurut Priya, seharusnya pemilih fiktif atau NIK ganda tidak ditemukan dalam proses pemilukada di ibukota. Pasalnya, logistik pemilukada DKI dilengkapi dengan teknologi canggih yang resiko kesalahannya kecil.
Baca Juga:
JAKARTA-Partai Golkar yang mengusung pasangan calon Alex Noerdin-Nono Sampono mengancam untuk mundur dari pemilukada DKI Jakarta 2012. Partai Golkar
BERITA TERKAIT
- Pengamat: Rekayasa Penangkapan Cawabup Bengkulu Selatan Ii Sumirat Lebih Parah dari Politik Uang
- Sikat Mafia Tanah, Sahroni Bakal Berkoordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan BPN
- Ahmad Dhani Irit Bicara Saat Hadiri Pemeriksaan di MKD DPR
- Pertumbuhan Ekonomi Melemah, Marwan Demokrat: Saatnya Pemerintah Ambil Langkah Nyata & Terukur
- Kapan Jadwal Pelantikan Afni sebagai Bupati Siak? KPU Menjawab
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu