Golkar Ditantang Berani Perkarakan Satgas
Sabtu, 22 Januari 2011 – 02:02 WIB

Golkar Ditantang Berani Perkarakan Satgas
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, menilai pernyataan Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham bahwa Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie telah dizalimi dengan cara mempolitisasi kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan membuktikan partai berlambang pohon beringin hitam itu sudah mulai kehilangan taring. “Atau mungkin juga Golkar mulai realistis dalam membaca peta kekuatan politik akhir-akhir ini lalu berkesimpulan belum saatnya berhadap-hadapan dengan SBY yang saat ini masih terlalu tangguh untuk dihadapi Golkar. Atau sebaliknya, ini indikasi bahwa Aburizal dikelilingi oleh kader-kader yang tipis loyalitasnya?,” ulasnya.
"Dalam testimoni Gayus itu sudah jelas sekali bahwa pihak yang dituding Gayus mempolitisir kasusnya adalah Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Denny Indrayana. Kalau Golkar memang masih punya taring, mestinya Golkar memperkarakan Satgas dan meminta pertanggungjawaban Presiden SBY terhadap prilaku anggota Satgas bentukan Presiden itu," ujar Boni melalui surat elektronik (email) dari Frei Universtaet Berlin, Jerman, Jumat (21/1).
Menurut Boni, dengan hanya melansir bahwa Aburizal Bakrie telah dizalimi tanpa diikuti langkah hukum maupun sikap politik yang tegas, justru menunjukkan Golkat sebagai partai besar dan berpengalaman tidak bernyali berhadap-hadapan langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski demikian Bini tak menampik kemungkinan Golkar bersikap realistis dengan membiarkan Satgas bentukan Presiden.
Baca Juga:
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, menilai pernyataan Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham bahwa Ketua Umum Partai
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026