Golkar Sebut Ical Didzalimi
Manfaatkan Statemen Gayus
Sabtu, 22 Januari 2011 – 08:28 WIB

Golkar Sebut Ical Didzalimi
Azis Syamsudin menegaskan bahwa pengusutan kasus Gayus juga harus memeriksa pihak-pihak yang disebutkan terdakwa mafia pajak itu. Salah satu pihak yang disebut Gayus adalah mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution. Azis meminta agar status Darmin yang kini menjadi Gubernur Bank Indonesia di non aktifkan demi pemeriksaan. "(Darmin) patut ditanya kemana berkas 149 perusahaan itu," kata Azis.
Terhadap tudingan Gayus dan pengacara Milana Anggraeni, istri Gayus terhadap Satgas PMH, Azis menyatakan Partai Golkar dalam posisi mengawasi. Kedua pihak, terutama pihak Milana merupakan pelapor atas manuver Satgas PMH. "Kami tidak perlu melaporkan, kami akan mengawasi saja sejauh mana penyelidikan Polri hingga nanti ditetapkan sebagai tersangka," kata Azis. Hasil penyelidikan Polri, akan menjadi sikap Partai Golkar selanjutnya dalam kasus Gayus.
Menanggapi hal ini, pihak Partai Demokrat menegaskan, kalau mengambil pernyataan Gayus secara mentah-mentah untuk dijadikan dasar mengevaluasi satgas, bukan lah tindakan yang tepat. "Nggak ada urgensinya mengevaluasi satgas hanya karena pernyataan Gayus, sebab itu bukan kebenaran dan memang belum tentu benar," ujar Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa.
Dia mengingatkan, kalau pernyataan terdakwa kasus mafia pajak itu tidak disampaikan dalam persidangan. Melainkan, diucapkan di luar persidangan. "Jangan terburu-buru menempatkan Gayus seperti seorang pahlawan, masak kita percaya begitu saja pada pernyataan Gayus" imbuhnya.
JAKARTA - Pernyataan terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan, yang membantah keterlibatan Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie,
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026