Golkar Usul Gubernur DKI Jakarta Ditunjuk Presiden

Sementara terkait politik anggaran, maka penganggaran Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian integral dalam kebijakan anggaran pemerintahan Pusat, yaitu lewat APBN.

"Warga DKI tetap membutuhkan anggota legislatif yang menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka secara langsung selain di DPR dan DPD. Karena itu kami mengusulkan DKI memiliki anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu legislatif. DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting. Selain itu bertugas menyerap dan menyalurkan aspirasi warga DKI Jakarta," pungkas Fayakun.(gir/jpnn)