Gubernur Kepri Minta Dukungan Pusat Soal TKI

Kedua, masalah eksternal yakni pengawasan kepada para perusahaan penyalur TKI ke luar negeri. Kata Sani, para penyalur harus memiliki standarisasi yang baik sehingga TKI yang dikirim ke luar negeri benar-benar memiliki kompetensi tinggi sehingga mereka dihargai dan diperlakukan secara manusiawi. "Pengerah TKI itu jangan hanya jadi calo saja," kata Sani.

Keluhan senada juga disampaikan Wakil Wali Kota Batam Rudi, di hadapan para anggota Komisi IX DPR RI, kemarin. Kata Rudi, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, Batam merupakan jalur utama pemulangan TKI-TKI yang bermasalah di negeri jiran.

Kata Rudi, selama ini masalah TKI di daerah memang ditangani langsung oleh pusat. Namun daerah juga harus dilibatkan. Untuk itu Rudi berharap ada dukungan dari pusat, termasuk soal anggaran penanganan TKI di daerah. "Jangan giliran ada masalah, kita disalahkan," ujar Rudi.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz mengatakan revisi UU 39/2004 merupakan inisiatif Komisi IX. Kata dia, selama ini UU tersebut belum belum memberikan perlindungan yang komprehensif bagi TKI di luar negeri.