Gubernur NTB Minta Pemerintah Pusat Serius Urus TKW
Sabtu, 20 November 2010 – 18:13 WIB
JAKARTA - Penganiayaan yang menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kabupaten Dompu, NTB Sumiyati (23) menimbulkan reaksi keras dari sejumlah pihak. Pasalnya penganiayaan itu dinilai sudah sangat mecoreng harga diri bangsa dan tak berprikemanusiaan. Disebutkan pihaknya di daerah hanya bisa membenahi sarana dan prasarana yang ada seperti manajemen pelatihan dan keberangkatan. Sementara mengenai penempatan dan apa yang ada di negara tujuan pihaknya tak memiliki kewenangan.
Gubernur NTB HM Zainul Majdi meminta pemerintah pusat untuk mengkaji penghentian pengiriman TKW ke negara tersebut. Menurutnya harus ada langkah-langkah serius dari pemerintah pusat selaku pemegang otoritas dalam permasalahan ini.
Baca Juga:
"Sudah kita buat surat dorongan kepada Kementerian Tenaga Kerja, BP2TKI, Kemenlu untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan masalah Sumiati dan semua masalah berkaitan dengan penata laksana rumah tangga yang ada di Timur Tengah," ujarnya saat dihubungi JPNN, Sabtu (20/11).
Baca Juga:
JAKARTA - Penganiayaan yang menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kabupaten Dompu, NTB Sumiyati (23) menimbulkan reaksi keras dari sejumlah pihak.
BERITA TERKAIT
- Banjir di OKU, Kapolda Sumsel Kirim Bantuan untuk Masyarakat
- 57 Prajurit dari Yonif 754 Pemukul Cepat Lintas Medan Bergerak ke Markas KKB
- Ingat Ya, Kontrak Kerja PPPK 5 Tahun, tetapi Baru Setahun Bisa Dipecat
- TNI AL Bersama Tim SAR Gabungan Evakuasi Warga Desa Kadundung dan Saronda Terdampak Banjir
- Menjelang Pendaftaran PPPK 2024, Guru ASN di Sekolah Swasta Ditarik Lagi
- Penjelasan Polisi soal 42 Balita Keracunan Makanan di Majene