Gubernur Tetapkan Besaran Donasi PNS untuk Terdampak Corona

Gubernur juga memerintahkan Asisten I dan II untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Disperindagkop-UKM, dan instansi terkait lainnya untuk pembuatan data terbaru mengenai warga tidak mampu.

Hal ini dilakukan agar sasaran bantuan sosial, baik dari APBN maupun realokasi APBD. Hal ini harus dilakukan secara cepat dan tepat.

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltara untuk dapat menindaklanjutinya sebagaimana imbauan Gubernur Kaltara.

"Pendataan harus dilakukan 'by name by address' dan bila memungkinkan ada profil penerima manfaat, sehingga dapat lebih valid dan tepat sasaran," kata Irianto. (antara/jpnn)