Guru Honorer Asal SBD NTT Minta Pemerintah untuk Diangkat Jadi PPPK ASN
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah agar mereka segera diangkat sebagai guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau aparatur sipil negara (ASN).
Hal itu disampaikan Margaretha Kodi Hala, Guru SDK Waipanda, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT kepada JPNN di Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Margaretha yang sudah mengabdi sejak tahun 2004 ini mengaku tunjangan selama ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.
“Jadi, kami berharap pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan para guru terutama kami yang mengabdi di daerah,” ujar Margaretha.
Hal yang sama diungkapkan Guru SD Negeri Ngombol, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten SBD Matilda Rangga Bela dan Yuliana Gheru Pandak serta Guru SDK Waikahaka, Kodi Utara Dorkas Rehi Winye dan Guru SDM Palla, Kecamatan Palla, SBD Sisilia Bolo Dadi.
Untuk diketahui, para guru honorer datang ke Jakarta dalam rangka menghadiri acara wisuda sebagai Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Terbuka.
Matilda berharap Menddikbudristek Nadiem Makarim dapat memberikan perhatian kepada para guru melalui peningkatan kesejahteraan berupa pemberian tunjangan dan fasilitas penunjang lainnya.
“Kami ingin kesejahteraan ditingkatkan,” ujar Matilda.
Sejumlah guru honorer dari Kabupaten SBD Provinsi NTT meminta pemerintah agar mereka segera diangkat sebagai guru PPPK atau ASN.
- 5 Berita Terpopuler: Dirjen Nunuk Turun Tangan, Kabar Gembira soal Gaji PPPK 2025 Keluar, Ada 2 Poin Penting
- NIP PPPK 2023 Sudah 100%, Penyerahan Harus di Akhir Bulan, Terungkap Alasannya
- Ingat Ya, Kontrak Kerja PPPK 5 Tahun, tetapi Baru Setahun Bisa Dipecat
- Menjelang Pendaftaran PPPK 2024, Guru ASN di Sekolah Swasta Ditarik Lagi
- Seusai Dilantik, PPPK Jangan Langsung Menggadaikan SK ke Perbankan
- Pendaftaran PPPK 2024: 2 Poin Penting dari Dirjen GTK, Honorer Tunggu Permen