Guru Honorer Minta Jokowi Turun Tangan Penuhi Janji Pemerintah Rekrut 1 Juta PPPK

Kedua, lanjut Rizki, formasi guru PPPK tidak mencapai target 1 juta kuota yang disediakan pemerintah pusat.
Menurutnya, dia hanya terserap sekitar 50 persen saja untuk formasi guru PPPK.
Hal ini terkendala karena pemerintah daerah tidak mengajukan kuota yang sebesar-sebarnya sesuai dengan kebutuhan guru.
"Apakah masalah anggaran pusat atau daerah yang masih menjadi polemik hingga saat ini?" tanya Rizki.
Dia mengaku mendapatkan informasi bahwa dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengajukan kuota sebesar 21 ribu formasi untuk alokasi guru PPPK 2021.
Namun, ujar Rizki, yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo justru berkurang, yaitu sebanyak 16 ribu formasi guru PPPK.
Selain itu, kata dia, Provinsi Jambi mengajukan 10.483, yang ditetapkan menPAN-RB hanya 179 formasi guru PPPK.
Kabupaten Garut mengusulkan kebutuhan guru PPPK sebanyak 8.801 yang ditetapkan hanya 196.
Guru honorer kecewa kepada pemerintah terkait rencana rekrutmen 1 juta PPK. Presiden Jokowi diminta memerintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana agar program 1 juta guru PPPK segera direalisasik
- Tes PPPK Tahap 2 Malinau Lancar, 9 Peserta tak Hadir Pada Hari Pertama
- Seleksi PPPK Tahap 2 Nunukan Siap Digelar, Jadwal & Lokasi Sudah Disiapkan
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Database BKN Ada yang Tak Bisa Jadi PPPK, Bantuan Rp 3 Juta Mengucur, Ini yang Terjadi
- 3 Kategori Honorer Tertutup Peluang jadi PPPK Paruh Waktu, Kena PHK
- Ada Jenis Honorer Database BKN Tidak Bisa jadi PPPK Paruh Waktu
- Pemerintah Beri Bantuan Rp 3 Juta untuk Guru, Honorer Dapat Insentif Langsung ke Rekening