Guru Honorer Tagih SK dan Insentif

jpnn.com, GRESIK - Guru-guru honorer non-K2 (kategori dua) yang mengajar di SD dan SMP negeri di Jawa Timur, terus berjuang.
Mereka mendatangi Komisi IV DPRD Gresik untuk meminta surat tugas dari bupati. Surat itu bisa digunakan untuk sertifikasi pendidik.
Para guru datang dari berbagai kecamatan. Termasuk perwakilan dari Pulau Bawean.
Ada 25 guru. Mereka tetap meminta surat keputusan (SK) atau surat tugas dari bupati agar bisa ikut sertifikasi guru.
''Beberapa daerah sudah melakukan ini. Sebut saja Bojonegoro dan Probolinggo,'' ujar Lutfi Syarifuddin, penasihat Forum Komunikasi Guru Non-K2.
SK tersebut, tegas dia, sangat ditunggu para guru honorer. Dengan adanya SK atau surat tugas bupati, mereka lebih tenang dalam bekerja.
Selain SK bupati, guru-guru menagih insentif penuh Rp 500 ribu per bulan. Sebab, sejauh ini guru honorer hanya mendapat Rp 250 ribu pada triwulan pertama (Januari-Maret).
Padahal, berdasar kesepakatan pemkab dan DPRD Gresik, insentif guru honorer 2018 sudah mencapai Rp 500 ribu.
Berdasar kesepakatan pemkab dan DPRD Gresik insentif guru honorer 2018 sudah mencapai Rp 500 ribu.
- Percuma Pendaftaran PPPK Guru 2023 Diperpanjang, Banyak Honorer Tidak Bisa Mendaftar
- 6 Poin Surat BKN: Pendaftaran PPPK Guru 2023 Diperpanjang, Sesuai Harapan Honorer
- Ribuan Guru Honorer Resmi jadi PPPK, Era Santi Terharu
- Kabar Baik dari BKN Bagi Pelamar yang Belum Bisa Mendaftar PPPK 2023, Alhamdulillah
- Masih Banyak Honorer Belum Bisa Daftar PPPK 2023, Akan Ada Perpanjangan Waktu?
- Jika Guru Honorer Tuntas Diangkat PPPK 2023, Tahun Depan Giliran Tendik, Semangat