Hadapi Kenaikan Harga, Pemda Diminta Gelar Gerakan Pangan Murah
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) menggelar Gerakan Pangan Murah untuk mengantisipasi kenaikan harga berbagai komoditas.
Tito menyebut pemda dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Belanja Tidak Terduga (BTT) atau mengajak masyarakat yang mampu dan perusahaan.
"Jadi, kalau harga-harga naik segera lakukan Gerakan Pangan Murah dengan inisiatif pemerintah daerah," kata Tito, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, baru-baru ini.
Tito juga mengimbau pemda untuk memanfaatkan dana dekonsentrasi yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada seluruh provinsi. Sebab, masih ada 16 provinsi yang realisasi dana dekonsentrasinya rendah.
Dari jumlah dana Rp 142 miliar yang diberikan, kata Tito, anggaran yang baru terealisasi sekitar 2,71 persen.
Padahal, dana tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Bapanas agar daerah melakukan intervensi pengendalian inflasi, terutama terkait harga pangan.
Guna meningkatkan realisasi tersebut, Tito pun meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri agar menggelar rapat bersama provinsi yang realisasi dana dekonsentrasinya masih rendah.
Forum tersebut nantinya akan melibatkan Bapanas untuk memberikan arahan kepada provinsi yang hadir.
Mendagri meminta pemda untuk menggelar Gerakan Pangan Murah untuk menghadapi kenaikan harga.
- Di Halmahera Timur, BSKDN Kemendagri Beberkan Strategi Jaga Keberlanjutan Inovasi
- Masuk Pendataan BKN, Pemda Tak Ajukan Formasi PPPK 2024, Nasib Honorer Digantung
- Kawal Musrenbang di Riau, Kemendagri Sebut Pentingnya Pembangunan Berbasis Partisipatif
- Mendagri Tito Puji Kinerja dan Loyalitas Suhajar Diantoro Selama jadi Sekjen Kemendagri
- Mendagri Tito Lantik Suhajar jadi Wakil Rektor IPDN, Ini Pesan Pentingnya
- Kemendagri Sosialisasi Sistem Informasi bagi Aparatur Kesbangpol dan Ormas se-Pulau Papua