Hahahaa...Jokowi Dicap Presiden PHP

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universias Indonesia (UI), Panji Anugrah menilai cara pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam mengelola negara dinilai tidak jauh berbeda dengan cara rezim Soeharto di era Orde baru.
Bedanya, Pak Harto disebut Panji menggunakan kekuasaannya dengan instrumen intimidasi. Sementara Jokowi melakukannya dengan iming-iming jabatan.
"Penguasa sekarang jebolan sekolah politik orde baru yang terbiasa dengan budaya transaksi. Tradisi itu dikembangkan dengan alat tukar yang berbeda. Dulu dengan tekanan, sekarang dengan iming-iming jabatan. Tapi substansinya sama. Namun rezim Soeharto masih lebih unggul karena meski demikian pertumbuhan berjalan, sementara di rezim Jokowi, semua mengalami perlambatan," ujar Panji, di Jakarta, Senin (27/7).
Sikap Jokowi seperti itu lanjutnya, membuat partai-partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menjadi tidak nyaman. "Lihat, KIH berusaha terus memengaruhi Jokowi. Di sisi lain, Jokowi juga terus menjadi PHP (pemberi harapan palsu) kepada partai-partai yang berada di luar kekuasaan yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP)," tegasnya.
Sikap Jokowi tersebut ujarnya, akhirnya mendorong elite partai politik hanya mencari keuntungan saja. Sementara situasi Indonesia tidak banyak berubah.
"Semua masih sama. Struktur partai masih sama. Meski saat ini ada banyak partai dan ada kompetisi, tapi mental para politisinya tidak berubah. Demokrasi hanya dipakai sebagai bungkus saja," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik dari Universias Indonesia (UI), Panji Anugrah menilai cara pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam mengelola negara dinilai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Asido Hutabarat: Kurator Wajib Mengamankan Aset Pailit
- Belum Puas, Prabowo Ingin Biaya Haji RI Lebih Murah Lagi
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- BMKG Prakirakan Sebagian Besar Kota di Indonesia Berpotensi Hujan, Ini Wilayahnya
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Database BKN Ada yang Tak Bisa Jadi PPPK, Bantuan Rp 3 Juta Mengucur, Ini yang Terjadi
- Prof Nuh: Kepemimpinan Khofifah Sukses Mengatasi Kemiskinan