Harga BBM Subsidi Naik, DPR: Jadi Tanggung Jawab Bersama

Masalahnya, dari data penerima BLT tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

"Ttahun ini BPS mendapatkan anggaran Rp 3,2 triliun itu untuk mengambil data sensus, data sosial ekonomi masyarakat, sehingga kami bisa melihat secara riil, siapa sebenarnya yang butuh bantuan, misalnya dari miskin ekstrim, kemudian miskin, dan berpotensi miskin, ini 3 kategori yang saya kira memang perlu dipantau supaya pemerintah," katanya.

Sementara, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir menyoroti peran Bank Indonesia dalam menekan laju inflasi di Kepulauan Riau.

Hafisz menilai sejauh ini Bank Indonesia sudah cukup berjalan on the track.

Hanya saja dalam hal pengendalian peredaran rupiah, dirinya lebih banyak menyoroti kebijakan-kebijakan fiskal yang dikeluarkan, di antaranya, pos-pos dalam APBN yang tidak perlu dianggarkan ke.

Menurutnya, Pemerintah tidak perlu berfikir karena beban terlalu besar, sehingga Pemerintah mengambil resiko yang tidak terlalu populer dan tidak konstruktif bagi rakyat.

"Pemerintah akhirnya mencabut Rp 11,2 triliun tersebut untuk menutup subsidi BBM rakyat miskin, ini yang saya sesalkan, mestinya pos-pos pembangunan yang tidak penting ditutup, kembalikan kepada hak rakyat," tutupnya. (jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: