Hasto Tegaskan PDIP Konsisten Mendukung Sistem Proporsional Tertutup
Anak buah Megawati Soekarnoputri di PDIP itu mencontohkan fenomena ketika terjadi bencana. Banyak politikus hadir hanya untuk menunjukkan bahwa telah berbuat, tetapi tak mencari akar persoalan dan mencegah masalah serupa terjadi lagi dengan mengedepankan mitigasi bencana, pengaturan tata ruang, dan lain sebagainya.
"Demokrasi elektoral yang didasarkan pada proporsional terbuka itu juga berbiaya tinggi. Basisnya individu, sementara (proporsional tertutup) gotong royong," imbuhnya.
Dengan basis individu tersebut, lanjutnya, maka hasil pemilihan proporsional tertutup akan mendorong praktik nepotisme yang makin marak.
Dengan sistem proporsional tertutup itu pula, lanjut dia, suatu partai melupakan proses kaderisasi hanya demi mendapatkan kursi di parlemen, mencalonkan keluarga pejabat, kemudian mendapatkan popularitas semata. Padahal, itulah tugas partai yang sangat penting bagi masa depan.
"Itulah yang disikapi, sehingga meskipun PDI Perjuangan terkesan menentang arus, tetapi kami berkeyakinan bahwa proporsional tertutup adalah jawaban," ungkapnya.
Bagi Hasto, partai politik yang gemar "membajak" kader maupun mempromosikan kader lain sebagai jalan pintas, maka tidak akan setuju dengan sistem pemilihan proporsional tertutup. "Sehingga, mari kembalikan kepada muruah partai dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan," kata Hasto.
Namun demikian, dia mengakui sistem pemilihan proporsional tertutup juga memiliki kelemahan, yakni terkait adanya keputusan elitis yang mana hanya pimpinan partai yang menjadi penentu.
"Soal ini, ya, partai harus bertanggung jawab kenapa menempatkan kader-kadernya di peringkat satu, dua, dan tiga. Itu harus diumumkan ke publik sebagai akuntabilitas dan memastikan demokratisasi di internal partai berjalan baik," jelasnya.
Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP konsisten dengan sikap mendukung sistem proporsional tertutup.
- Sikap PDIP Masih Dinanti, Parpol Pendukung Prabowo Dag Dig Dug
- Tokoh Sumbar & Bundo Kanduang Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPD RI
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?
- Putusan PTUN Bisa Menjadi Pertimbangan MPR untuk Tak Melantik Prabowo-Gibran
- PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Mengenai Gibran, Begini Kata Tim Hukum
- Persiapan Pilkada 2024, PPP Siap Berkolaborasi dengan Parpol Lain