Honorer Bisa Tenang, Pemda Janji Tak Ada PHK, Kesejahteraan PPPK Paruh Waktu Dijamin

5. PPPK paruh waktu dan penuh waktu hanya istilah yang membedakan terkait beban anggaran.

6. Honorarium SK gubenur akan segera rilis dan diusahakan sebelum lebaran idulfitri.

7. IKepala BKD Jatim (Ibu Yuyun) berjanji mengawal penuh apa yang sudah disepakati dari RDP 26 Februari 2025.

Ketum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih mengapresiasi langkah BKD Jatim. Sebab, setiap BKD pasti berbeda kebijakan.

Terkadang BKD provinsi berbeda dengan BKD kota atau kabupaten. Tergantung cara pemahaman masing-masing BKD juga ini terkait penyelesaian honorer R2 atau R3.

"BKD Jatim sudah jelas kebijakannya untuk honorer R2/R3. Mudah-mudahan BKD, Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) daerah lain bisa mengikuti Pemprov Jatim yang terdepan," pungkas Nur Baitih. (esy/jpnn)