Hukum Besi Oligarki: Koalisi Parpol Pemilu 2024

Oleh: Girindra Sandino, Eksekutif Caretaker KIPP Indonesia

Hukum Besi Oligarki: Koalisi Parpol Pemilu 2024
Eksekutif Caretaker KIPP Indonesia Girindra Sandino. Foto: Dokumentasi pribadi

Sangat menarik dan fenomenal untuk disimak adalah koalisi Gerindra dan PKB.

Gerindra dalam pemilu 2019 kemarin meraih 17.594.839 (12,57 persen) suara, 78 kursi. Sementara PKB PKB 58 kursi dengan jumlah suara  13.570.970 (9,69 persen). Artinya koalisi ini sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presieden di Pemilu 2024.

Kemudian mengapa Gerindra memilih PKB sebagai mitra koalisi politik, karena fakta politik elektoral sejarah Gerindra dari pemilu-pemilu sebelumnya selalu menggandeng kalangan Islam garis keras, dimana tidak sesuai kultur bangsa Indonesia.

Menurut Hantington (2000) ”Identitas-identitas yang sebelumnya memiliki keserberagaman dan hubungan kausal menjadi terfokus dan mapan, konflik-konflik komunal biasanya disebut perang identitas.

Memang teori Samuel Huntington tersebut telah menjadi gelombang dan momok yang nyata kebangkitan politik identitas. Sebut saja, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad, yang memenangkan pemilu dengan mengandalkan sentiment Ras dan pribumi.

Jair Bolsonaro, politikus sayap kanan Brasil yang memenangkan pemilu, Rodrigo Duterte yang kerap menyatakan pendapat-pendapat kontroversial dan keresahan berhasil menang dalam pemilu Filipina.

Kemudian Giuseppe Conte (Five stars), gerakan populisme yang meraih kemenangan pemilu Italia, 2018 lalu.

Dengan demikian, dalam hal koalisi politik yang sedang dibangun saat ini, Indonesian Democratic (IDE) Center memiliki pandangan sebagai berikut:

Hukum besi oligarkis bisa diatasi setidaknya dapat diminimalisasi dengan pengawasan ketat oleh masyarakat sipil dan membuat aturan tegas dalam parlemen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News