Ibas: Bonus Demografi Harus Dibarengi dengan Lingkungan Sehat dan Berkelanjutan

“Dalam undang-undang sampah, saya berharap untuk bisa menjadi tuntunan, bukan tontonan. Mengapa? Dalam pasal 11, 12, 13 setiap kawasan pemukiman, kawasan tempat umum, kawasan tempat perkantoran harus mempunyai tempat pengumpulan, pemilahan, dan penyimpanan sampah. Kata harus itu wajib, fardu ‘ain. Bukan kifayah, iya dalam kontek resiko kesehatan. Oleh sebab itu, jangan saya sendiri, kita, kami semua di sini,” katanya.
Sejalan dengan Ibas, Yayu Gandis juga menggarisbawahi pentingnya 3R, dan menambahkan 1 lagi R yaitu “Rethink (berpikir kembali”.
“Pada kesempatan ini, saya mau memberi pesan sedikit untuk teman-teman, setelah kita memiliki ada reduce, reuse, recycle, kita juga ada rethink. Jadi kita harus pikirin, jangan sampai setelah acara FGD ini selesai, kita masih menggunakan single-use plastik atau kita masih menggunakan botol aqua seperti itu,” kata Yayu.
Di akhir, Ibas mengajak meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab bersama menjaga keberlanjutan bumi kita.
“Sebagai refleksi dan kesimpulan bersama adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat tentang tanggung jawab pribadi dan kolektif serta dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan bumi kita ini. Saya yakin kita semua dengan kebijakan, program dan sistem yang baik terukur, terpadu, bisa jadi bagian dari solusi,” pungkasnya. (mrk/jpnn)
Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan pentingnya menjaga lingkungan sehat dan berkelanjutan dalam menjaga bonus demografi
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Atasi Darurat Sampah, Waka MPR Lestari Moerdijat Sebut Sejumlah Hal yang Harus Dilakukan
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Siap Fasilitasi Pemda Atasi Masalah Sampah
- Hari Bumi 2025, Telkom Gelar Konservasi Lingkungan Secara Serentak di Indonesia
- Ibas Ingatkan Pentingnya Perlindungan PMI dan Penguatan Keamanan Perbatasan
- Respons Kritik AS soal QRIS, Waka MPR Eddy Soeparno: Terbukti Membantu Pelaku UMKM
- Waka MPR Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Segera Memperbaiki Tata Kelola Pendidikan