Imbas Kasus Dokumen Terbang, RKAB Kementerian ESDM Disorot

Jika masih ada modus apa pun, lanjut dia, sistemnya tidak akan berjalan karena sebenarnya itu masalah non-teknis.

"Artinya bahwa semua pihak jangan ada arogansi, di instansi yang lain memiliki kebersamaan untuk bangsa, itu saja kuncinya," tuturnya.

Senada, Jeffisa yang juga pelaku usaha pertambangan lainnya mengatakan dibutuhkan pengawasan dari negara dan perlu adanya grand design mining.

"Terkait kasus dokumen terbang, PT KKP harus bertanggung jawab atas dokumen tersebut. Yang paling bertanggung jawab bukan ESDM, tetapi PT KKP," tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Penambangan Tanah Pertiwi (ASPETI) Arief Setyadi menyoroti potensi penurunan pendapatan negara jika RKAB diterbitkan oleh MINERBA pada periode 2021-2023 dinyatakan salah prosedur.

"Dibutuhkan strategi menjaga iklim investasi oleh pemerintah, memelihara stabilitas ekonomi dan politik, mengembangkan sistem logistik, penyederhanaan regulasi," kata Arief.

Sementara itu, Singgih Widagdo dari Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF) mengatakan kondisi Minerba saat ini tidak mudah. Menurutnya, kebijakan yang mempercepat ini bisa menjadi hal yang menjebak.

“RKAB ini kalau sudah ditandatangani berarti itu dikatakan legal. Bagaimana prosesnya itu nanti, selama ini resmi ya tetap dipakai. Kalau RKAB tidak benar, maka control dari lingkungan dan resources menjadi tidak ada," ujarnya. (mcr8/jpnn)